Langkah Pertama

Menteri Keuangan menetapkan sanksi administratif kepada Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik (AP/KAP) dan mengirimkan surat penetapan sanksi kepada AP/KAP.

1

Prosedur Kedua

AP/KAP mengajukan surat pengajuan banding yang dilengkapi dengan alasan dan bukti pendukung secara langsung kepada Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak sanksi adminstratif ditetapkan Menteri Keuangan.

2

Langkah Ketiga

Selain pengajuan banding secara langsung, AP/KAP dapat mengirimkan surat pengajuan banding yang dilengkapi dengan alasan dan bukti pendukung kepada KPAP melalui POS atau Jasa Pengiriman lainnya dan diterima selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak sanksi adminstratif ditetapkan Menteri Keuangan.

3

Langkah Keempat

AP/KAP mengirimkan surat tembusan pengajuan banding kepada Menteri Keuangan.

4

Prosedur Kelima

KPAP mengirimkan surat permintaan tanggapan terkait pengajuan banding AP/KAP kepada Menteri Keuangan.

5

Langkah Keenam

KPAP melaksanakan sidang pertama atas pengajuan banding yang diajukan oleh AP/KAP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pengajuan banding dilengkapi dengan alasan dan bukti pendukung diterima.

6

Prosedur Ketujuh

Surat pengajuan banding yang dilengkapi dengan alasan dan bukti pendukung dan  surat tanggapan dari Menteri Keuangan akan digunakan KPAP sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan banding, dan pelaksanaan sidang banding berikutnya ditentukan oleh KPAP.

7

Prosedur Kedelapan

KPAP menetapkan keputusan pengajuan banding selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak surat pengajuan banding dilengkapi dengan alasan dan bukti pendukung diterima.

8