Profil

Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Pembentukan dan pengangkatan anggota KPAP periode tahun 2016-2019 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.01/2016 tanggal 26 April 2016. Keanggotaan KPAP bersifat kolegial, berjumlah 13 (tiga belas) orang yang mewakili 13 unsur yang terkait dengan profesi Akuntan Publik.

Pembentukan KPAP dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan praktisi Akuntan Publik, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, dan Menteri Keuangan selaku pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik. Tugas KPAP mencakup antara lain memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan maupun Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta pihak lain yang terkait dalam rangka pemberdayaan profesi Akuntan Publik. Komite juga berfungsi sebagai lembaga banding bagi Akuntan Publik yang mengajukan keberatan terhadap hasil pemeriksaan dan sanksi administratif dari Menteri Keuangan.

Selama tahun 2019, KPAP telah memulai aktivitasnya dengan melakukan penguatan sebagai lembaga banding melalui usulan perubahan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 1/PKPAP/2017 tentang Tata Cara Beracara Banding dan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 2/PKPAP/2017 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding. Melalui usulan perubahan dan penguatan Peraturan, perubahan signifikan yang terimplementasikan adalah Anggota Komite dapat mengikuti persidangan melalui media teleconference.

Pada tahun 2018, KPAP telah merumuskan tiga pertimbangan bekerjasama dengan asosiasi profesi dan stakeholder yang terdiri dari: 1. Pertimbangan KPAP terkait Exposure Draft Kode Etik Akuntan Publik, yang merupakan upaya untuk pemutakhiran Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2008 dan berikutnya Pertimbangan KPAP terkait rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang secara garis besar merupakan pemutakhiran Peraturan serta memberikan reward bagi Pelaku Usaha untuk mendorong pihak pelaporan melaporkan LKTP. Usulan pertimbangan KPAP untuk selanjutnya telah ditindak lanjut oleh Kementerian Perdagangan dan telah di akomodir dalam Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.

KPAP juga menyelesaikan beberapa program kerja antara lain kajian atas Penguatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan capaian berupa rekomendasi kepada Asosiasi Profesi, Kementerian/Lembaga, dan Perbankan untuk selanjutnya diberikan pembinaan kepada nasabah kredit mikro dan rekomendasi untuk membuat aplikasi pembuatan laporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dari para pelaku UMKM.

KPAP telah melakukan kajian dalam hal upaya mengembangkan dan pemberdayaan KAP Menengah dan Kecil melalui usulan penerapan kebijakan yang berpihak bagi KAP Menengah dan Kecil, Joint Audit antara KAP Besar dan Menengah, Kecil dalam rangka transfer knowledge dan sharing pendapatan, Peningkatan kepatuhan perpajakan dan bea cukai, dan Kerja sama afiliasi KAP big four di luar negeri dengan KAP di Indonesia. Komite melalui Sekretariat juga melakukan penguatan fungsi KPAP meliputi pengembangan SDM KPAP, penyempurnaan situs web KPAP, dan penguatan sekretariat KPAP.

Selama tahun 2019 terdapat tiga usulan permohonan banding yang diajukan kepada KPAP atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas Akuntan Publik.

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penerimaan lainnya yang sah. Pengelolaan anggaran Komite dilaksanakan oleh Sekretariat KPAP.

Menjadi lembaga pertimbangan dan lembaga banding yang adil, independen, profesional, dan kredibel dalam rangka mewujudkan perlindungan yang seimbang bagi kepentingan publik dan profesi Akuntan Publik

  • Memberikan pertimbangan yang objektif dan berkualitas dalam rangka membangun Akuntan Publik yang profesional;
  • Mengutamakan independensi dan transparansi dalam penanganan perkara banding;
  • Penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia KPAP.

Tugas

Komite mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadap:
  1. Kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP;
  2. Penyusunan standar akuntansi dan SPAP;
  3. Hal yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.

Fungsi

Komite berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas Akuntan Publik dan/atau KAP.Komite berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas Akuntan Publik dan/atau KAP.

Sekretariat KPAP

Langganan Informasi dan Berita

  • Daftarkan email Anda untuk menerima informasi dan berita terbaru dari laman KPAP. Tekan enter atau klik tombol di bawah untuk menyimpan.

© 2020 - Komite Profesi Akuntan Publik