KPAP memberikan perhatian khusus atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang sedang disusun oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan Permendag dimaksud, KPAP melalui surai   Nomor S-08/KPAP/2018 menyampaikan beberapa masukan dengan rincian penjelasan sebagai berikut: Pijakan Regulasi/Landasan Hukum (Perluasan atas penyinergian

ED PSAK 70 mengatur bagaimana mekanisme pencatatan aset dan liabilitas dari hasil tax amnesty. Adapun opsi yang diberikan, yaitu: Mengikuti standar akuntansi yang berlaku, mengakui aset atau liabilitas tax amnesty sesuai dengan ketentuan PSAK yang ada. Jika mengikuti standar akuntansi yang berlaku akan digunakan PSAK 25 koreksi kesalahan sebagai konsekuensinya,

KPAP memberikan perhatian khusus atas Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Tata Cara Menggunakan Jasa Akuntan Publik dan KAP bagi Lembaga yang Diawasi OJK yang sedang disusun oleh OJK. RPOJK tersebut banyak memuat aturan terhadap Akuntan Publik dan KAP sebagai lembaga penunjang di OJK. KPAP mengapresiasi langkah yang dilakukan