Beberapa topik pertimbangan yang dirumuskan oleh KPAP sebagai usulan masukan penyusunan RPMK tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, adalah: Regulasi terhadap Perizinan Akuntan Publik Asing (sebagai upaya perlindungan terhadap Akuntan Publik Indonesia) Cuti Profesi Akuntan Publik (keterkaitan cuti profesi dengan cuti keanggotaan asosiasi profesi) Benturan Kepentingan

Pada tahun 2018, Komite Etika Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menyusun ED Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang disusun sebagai upaya untuk pemutakhiran Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) yang ditetapkan IAPI tahun 2008. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh KPAP, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan

Sebagai salah satu tindaklanjut dari penyusunan kajian KPAP terkait “Tata Kelola Profesi Akuntan Publik dalam rangka Meningkatkan Kualitas Audit”, IAPI menindaklanjutinya dengan penyusunan Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik. Setelah melakukan pembahasan terhadap Exposure Draft Panduan IKA yang disusun oleh IAPI tersebut, melalui surat Ketua KPAP Nomor S-010/KPAP/2016

Pertimbangan kepada Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia yang disampaikan melalui Surat Nomor S-005/KPAP/2016 tanggal 15 April 2016, telah ditindaklanjuti dengan: Dalam rangka peningkatan kompetensi AP dan staf profesional KAP, IAPI menyusun standar kompetensi Akuntan Publik dan staf profesional KAP berdasarkan level jabatan. Standar kompetensi ini akan digunakan sebagai acuan bagi

Pertimbangan kepada Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia melalui Surat Nomor S-004/KPAP/2016 tanggal 15 April 2016, telah ditindaklanjuti dengan bekerja sama dengan IAPI menyusun standar kompetensi lulusan perguruan tinggi, standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pendidik (dosen) di bidang akuntansi.